BANGKINANG (SK) — Kabut asap yang kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Kampar mulai mengusik aktivitas masyarakat. Namun di tengah udara yang tidak sehat, muncul kondisi yang membuat orang tua dan siswa bertanya-tanya: ada sekolah yang memilih belajar dari rumah, tetapi ada pula yang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Kondisi ini menimbulkan kesan tidak seragam dalam menyikapi ancaman kabut asap yang belakangan kembali menjadi persoalan di Kampar.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar telah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara situasional di sejumlah sekolah yang berada di wilayah dengan kualitas udara tidak sehat.
Baca juga: Langit Kampar Belum Bersih, Hujan Tak Mampu Menjinakkan Asap
Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada beberapa sekolah sejak 8 September 2026. Saat itu, berdasarkan pemantauan kualitas udara, ISPU Kampar mencapai angka 120 dengan parameter kritis PM2,5.
Namun, kebijakan tersebut tidak diberlakukan secara serentak di seluruh sekolah.
Di lapangan, kondisi tersebut membuat sebagian orang tua mempertanyakan mengapa ketika kabut asap terlihat menyelimuti wilayah yang sama, ada siswa yang diminta belajar dari rumah sementara siswa lainnya tetap harus datang ke sekolah.
Baca juga: Kampar Bergerak Lawan TBC, Anggota Komisi IX DPR RI dan Germas Gencarkan untuk Populasi Berisiko
Persoalannya bukan sekadar soal masuk atau tidak masuk sekolah. Yang menjadi kekhawatiran adalah paparan udara tidak sehat terhadap anak-anak yang harus tetap beraktivitas di luar rumah.
Taufik, salah satu pemuda Kampar mempertanyakan kondisi yang membingungkan ini, “kita menghisap udara yang sama, tapi setiap sekolah kok berbeda dalam menetapkan kebijakan masuk atau libur sekolah. Bahkan di Bangkinang ini saja ada sekolah yang menjadi kewenangan Pemkab Kampar (SD dan SMP) masih tatap muka namun ada juga yang sudah libur,” sebutnya.
Dia juga menyayangkan penanganan Karhutla yang terkesan tidak terkoordinir dengan baik, “sangat terlihat kacau dan tidak terkoordinir dengan baik. Akhirnya informasi yang didapatkan masyarakat juga tidak akurat,” ujarnya.
Kondisi di Kampar pun akhirnya menghadirkan pertanyaan yang cukup sederhana, tetapi penting:
Jika asap sudah cukup mengganggu kualitas udara, mengapa kebijakan sekolah tidak dibuat lebih jelas dan seragam?
Orang tua tentu membutuhkan kepastian. Apakah anak tetap datang ke sekolah, belajar dari rumah, atau mengikuti pola pembelajaran tertentu yang disesuaikan dengan kondisi udara.
Sebab, dalam situasi kabut asap seperti sekarang, jangan sampai keselamatan anak justru kalah cepat dibanding jadwal masuk sekolah.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai parameter dan mekanisme penentuan sekolah yang menerapkan PJJ maupun yang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Jangan sampai di tengah kabut asap yang sama, anak-anak Kampar mendapatkan perlakuan yang berbeda tanpa penjelasan yang terang
Sebelumnya, Anggota DPRD Kampar Agus Candra juga telah meminta pemerintah daerah mengambil langkah lebih tegas terhadap aktivitas pembelajaran di tengah kabut asap. Ia mengusulkan agar sekolah diliburkan atau menerapkan pembelajaran daring ketika kualitas udara memburuk, dengan alasan kesehatan dan keselamatan anak harus menjadi prioritas.
Di sisi lain, pemerintah pusat menegaskan bahwa daerah terdampak karhutla dapat menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara. Kemendikdasmen juga menekankan bahwa penghentian sementara tatap muka bukan berarti hak belajar anak dihentikan, melainkan proses pembelajaran dapat dipindahkan sementara ke rumah.***
