TAPUNG HULU (SK) -Kasus dugaan gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa SMK Negeri 1 Tapung Hulu setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kampar.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Kampar yang juga Wakil Bupati Kampar, Hj. Misharti, turun langsung meninjau kondisi para siswa yang mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan, Rabu (19/8/2026) kemarin.
Tak hanya mengecek kondisi siswa, Misharti bersama Dinas Kesehatan dan BPOM juga mengambil sampel makanan untuk pemeriksaan serta meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan MBG.
Baca juga: Kemana Uang Rakyat Kampar Akan Digelontorkan? KUA-PPAS 2027 Disepakati
“Dari Satgas sudah mengambil sampel. Saya juga membawa BPOM dan Kepala Dinas Kesehatan. Kami meninjau korban di Puskesmas Tapung, Puskesmas Suram, yang ada di Tandun, sekaligus melihat SPPG dan dapurnya,” ujar Misharti.
Misharti menegaskan, pemerintah daerah menyesalkan kejadian tersebut. Namun, menurutnya, prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh siswa yang mengalami keluhan mendapat penanganan medis.
“Kami dari pemerintah tentu sangat menyesalkan kejadian ini. Tetapi yang paling utama, anak-anak kita yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik,” tegasnya.
Baca juga: Harapan Jadi Cemas, 41 Siswa di Tapung Hulu Terbaring Usai Santap Menu MBG
Lebih dari 80 Siswa Terdampak
Misharti menyebut sekitar 45 orang sebelumnya sempat mendapatkan perawatan dan telah diperbolehkan pulang. Namun, saat peninjauan berlangsung, sekitar 40 orang kembali datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Dengan demikian, jumlah siswa yang terdampak sementara diperkirakan lebih dari 80 orang.
Meski demikian, Misharti menegaskan angka tersebut masih sementara karena proses pendataan dan pemantauan terhadap siswa masih berlangsung.
“Diperkirakan seperti itu, tapi detailnya saya belum tahu karena kita tidak tahu berapa lagi yang mungkin mengalami keluhan. Yang pertama, saya harus yakin mereka mendapatkan pelayanan dari Puskesmas karena mereka adalah anak bangsa kita,” katanya.
SPPG Diminta Hentikan Operasional Sementara
Langkah tegas juga diambil terhadap SPPG yang memasok makanan MBG kepada para siswa.
Misharti mengatakan SPPG tersebut diminta menghentikan sementara operasionalnya atau di-suspend hingga hasil pemeriksaan keluar dan ada keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“SPPG itu harus di-suspend. Diberhentikan dulu sampai hasil BGN menentukan,” tegas Misharti.
Menurutnya, kewenangan terkait status SPPG berada pada BGN. Sementara pemerintah daerah bertugas memastikan pelaksanaan program MBG di wilayahnya berjalan sesuai standar operasional prosedur.
Ia menegaskan, program MBG harus dilaksanakan dengan standar keamanan dan kualitas yang ketat karena menyangkut kesehatan anak-anak sekolah.
“Pak Presiden menginginkan agar SPPG betul-betul melaksanakan kegiatan sesuai standar operasional prosedurnya,” pungkasnya.
Kini, perhatian tertuju pada hasil pemeriksaan sampel makanan dan evaluasi SPPG. Hasil tersebut diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa SMKN 1 Tapung Hulu sekaligus menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. (red)
