Bagi Agus, pergantian kepemimpinan bukan berarti memulai semuanya dari nol. Fondasi organisasi yang telah dibangun para senior, termasuk di era kepemimpinan Repol, menjadi pijakan untuk membawa Partai Golkar Kampar melangkah lebih jauh.

Agus menyampaikan apresiasi kepada para senior yang selama ini telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membangun serta membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Kampar.

Menurutnya, kepemimpinan Repol telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan organisasi, sehingga kerja-kerja tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran bagi kepengurusan baru.

“Kita tentu berkaca kepada senior-senior. Mereka sudah bekerja sangat baik dan peningkatannya luar biasa. Kami akan tetap belajar kepada para senior, salah satunya Bang Repol,” ujar Agus.

Ia menilai loyalitas, waktu, tenaga dan pikiran yang selama ini diberikan Repol untuk Partai Golkar merupakan bagian penting dari perjalanan organisasi yang harus dihargai dan dilanjutkan.

Namun, Agus juga menegaskan kepengurusan baru tidak ingin hanya mempertahankan apa yang sudah berjalan. Ada target untuk meningkatkan konsolidasi dan memperluas keberadaan partai hingga ke tingkat desa.

“Kita ingin meningkatkan lagi lebih dari yang sudah dilakukan. Harapan Bang Repol juga bagaimana konsolidasi ditingkatkan sampai ke desa, mendekati masyarakat dan membuat program yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat,” katanya.

Target Besarkan Golkar hingga Akar Rumput

Agus menyebut pekerjaan utama setelah Musda adalah memperkuat kembali mesin organisasi. Seluruh kader, menurutnya, harus bergerak bersama agar Partai Golkar semakin kuat di Kabupaten Kampar.

Ia ingin kepengurusan baru tidak hanya sibuk dengan persoalan internal partai, tetapi juga hadir di tengah masyarakat melalui program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka.

“Yang pertama tentu membesarkan Partai Golkar lebih besar lagi. Kita harus bekerja sama dengan seluruh kader Golkar untuk membesarkan partai ini supaya berjaya seperti dulu,” ujarnya.

Langkah awal pun telah disiapkan. Pasca-Musda, Agus menyatakan akan segera membentuk tim formatur untuk menyusun struktur kepengurusan baru.

“Dalam satu minggu ini insyaallah kita akan membentuk formatur kepengurusan. Setelah itu baru kita susun program-program kerja ke depan,” jelasnya.

Bukan Wajah Baru di Golkar

Agus Risna Saputra bukan nama baru dalam tubuh Partai Golkar. Perjalanannya di partai berlambang pohon beringin itu dimulai dari proses kaderisasi dan pengalaman berorganisasi di tingkat kecamatan.

Karier politiknya kemudian berlanjut hingga dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang di DPD II Partai Golkar Kabupaten Kampar.

Pengalaman tersebut menjadi modal bagi Agus untuk menjalankan roda organisasi di tingkat kabupaten sekaligus meneruskan estafet kepemimpinan yang kini berada di tangannya.

Sementara terkait dinamika politik internal Partai Golkar serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi politik di DPRD Kabupaten Kampar, Agus memilih tidak berspekulasi.

Ia menegaskan akan menjalani dinamika politik sebagaimana prosesnya berjalan.

“Kalau itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Kita mengalir apa adanya saja,” pungkasnya.

Kini, setelah Musda menetapkan nakhoda baru, perhatian tertuju pada langkah Agus Risna Saputra bersama jajaran pengurus berikutnya. Konsolidasi hingga desa, kedekatan dengan masyarakat dan penguatan kader menjadi pekerjaan besar yang menanti di depan.***

Di saat dukungan terhadap dirinya untuk kembali memimpin Partai Golkar Kampar masih mengalir, Repol justru memilih tidak masuk dalam bursa kandidat ketua. Ia memutuskan memberikan ruang bagi kepemimpinan baru dan memilih fokus pada keluarga.

Keputusan tersebut disampaikan Repol usai Musda yang berlangsung di Stanum Resort, Bangkinang Kota, Senin (21/9/2026). Dalam Musda tersebut, Agus Risna Saputra akhirnya ditetapkan sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kampar secara aklamasi.

Repol mengungkapkan, keputusannya untuk tidak kembali maju bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Menurutnya, pilihan tersebut telah melalui pembicaraan dan pertimbangan cukup panjang bersama keluarga, para kader, pengurus partai di tingkat provinsi hingga DPP.

Bahkan, Repol mengaku masih mendapat dukungan dari mayoritas kader untuk kembali memimpin Golkar Kampar. Restu dari jajaran pengurus Partai Golkar tingkat provinsi maupun DPP juga disebut telah diperolehnya.

Namun, setelah mempertimbangkan berbagai hal, ia akhirnya memilih mengambil langkah berbeda.

“Mayoritas masih menginginkan saya menjadi ketua, provinsi dan DPP juga sudah memberikan restu. Tapi setelah diskusi dengan keluarga, kawan-kawan dan provinsi, akhirnya kami mengambil sikap untuk tidak maju lagi. Saya ingin fokus dulu dengan keluarga,” ungkap Repol.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan Repol kembali memimpin Partai Golkar Kampar untuk periode berikutnya.

Meski meninggalkan kursi ketua, Repol menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berarti dirinya meninggalkan Partai Golkar.

Baginya, Golkar tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan politik dan pengabdiannya. Karena itu, ia memastikan tetap siap memberikan kontribusi apabila dibutuhkan oleh partai.

“Insyaallah tetap komit. Kalau diminta membantu oleh Golkar, tentu saya siap. Karena Golkar ini rumah kita yang kedua,” tegasnya.

Kini, setelah kepemimpinan Golkar Kampar beralih kepada Agus Risna Saputra, Repol memilih mengambil posisi berbeda. Dari pucuk pimpinan organisasi, ia memilih kembali memberikan perhatian lebih kepada keluarga, sembari tetap membuka ruang untuk membantu partai ketika dibutuhkan.

Ia mungkin meninggalkan kursi ketua, tetapi tidak meninggalkan rumah politik yang telah membesarkan namanya.

Musda yang digelar di Stanum Resort, Bangkinang Kota, Senin (21/9/2026), menjadi titik penting bagi perjalanan organisasi berlambang pohon beringin tersebut. Kepemimpinan baru kini diharapkan mampu membawa Golkar Kampar memasuki fase konsolidasi dan penguatan organisasi hingga ke akar rumput.

Penetapan Agus Risna Saputra berlangsung setelah proses pencalonan dan pemenuhan sejumlah persyaratan organisasi. Salah satu syarat bagi bakal calon ketua adalah pernah menjadi pengurus Partai Golkar di tingkat kabupaten atau kecamatan sekurang-kurangnya selama satu periode.

Pergantian kepemimpinan ini sekaligus menandai berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya yang dipimpin Repol.

Repol menegaskan, pelaksanaan Musda bukan sekadar agenda pergantian ketua, melainkan bagian dari mekanisme organisasi yang wajib dijalankan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

“Ini prosesi normal di Golkar. AD/ART mengharuskan ada proses Musda untuk mengganti ketua. Karena masa kepengurusan kami sudah selesai, otomatis harus ada Musda,” ujar Repol.

Kini, tongkat estafet berada di tangan Agus Risna Saputra. Repol berharap kepemimpinan baru tidak hanya melanjutkan roda organisasi, tetapi juga mampu memperkuat kembali mesin Partai Golkar hingga ke tingkat paling bawah.

Menurutnya, konsolidasi organisasi menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera dilakukan kepengurusan baru.

Mulai dari penataan kepengurusan hingga tingkat desa, memastikan struktur organisasi tetap hidup, hingga mengganti kader atau pengurus yang sudah tidak lagi sejalan dengan partai.

“Kunci utama itu konsolidasi. Mulai dari pembentukan pengurus sampai ke tingkat desa. Yang masih konsisten dan solid dipertahankan, sementara yang sudah pindah haluan tentu harus diganti. Yang penting seluruh desa terisi kepengurusannya,” katanya.

Tak hanya membenahi struktur internal, Repol juga mengingatkan pentingnya membangun kembali kedekatan Partai Golkar dengan masyarakat.

Menurutnya, partai tidak cukup hanya aktif di ruang-ruang internal organisasi. Kehadiran kader dan pengurus harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan mereka.

“Harus banyak agenda ke masyarakat, sehingga masyarakat bersimpati dan Golkar diperhatikan. Pengurus harus mendekati masyarakat melalui program-program partai, termasuk kegiatan sosial yang bermanfaat,” jelasnya.

Dengan terpilihnya Agus Risna Saputra secara aklamasi, perhatian kini tertuju pada langkah-langkah kepengurusan baru dalam menata organisasi, memperkuat konsolidasi hingga desa, serta membangun kembali kedekatan partai dengan masyarakat Kampar.

Musda telah usai. Estafet telah berpindah. Kini, tantangan berikutnya adalah bagaimana kepemimpinan baru membawa Golkar Kampar bergerak lebih solid hingga ke akar rumput.***

Sejak pasca tahapan Pilkada 2024, KPU Kabupaten Kampar terus melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan daftar pemilih pada pemilu mendatang benar-benar akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya tersebut kembali terlihat melalui kegiatan Pencocokan dan Penelitian secara Terbatas (Coktas) yang dilaksanakan selama tiga hari, 8 hingga 10 September 2026, di sejumlah titik wilayah Kabupaten Kampar.

Ketua KPU Kabupaten Kampar, Andi Putra, mengatakan KPU Kampar secara berkala menerima data hasil sinkronisasi dari KPU RI setiap semester untuk kemudian dilakukan pemutakhiran.

Menurutnya, kewajiban tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, penyusunan daftar pemilih tidak boleh dilakukan secara instan ketika tahapan pemilu sudah dimulai.

“Untuk memperoleh data pemilih yang akurat dan berkualitas pada pemilu berikutnya, prosesnya harus dimulai jauh-jauh hari. Data pemilih harus terus diperbarui secara berkelanjutan,” ujar Andi Putra.

Ia pun mengajak masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam proses pemutakhiran data, tetapi ikut mengambil bagian dengan melaporkan setiap perubahan data kependudukan maupun status pemilih kepada KPU Kabupaten Kampar.

“Untuk itu, kami berharap masyarakat dapat berperan dalam menyampaikan setiap perubahan data pemilih kepada KPU Kampar,” himbaunya.

35.591 Data Harus Diverifikasi

Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kampar, Aprizal, mengungkapkan pekerjaan pemutakhiran data bukan perkara sederhana.

Pada semester I tahun 2026, KPU Kampar menerima 35.591 data pemilih dari KPU RI yang harus terlebih dahulu diverifikasi sebelum dimutakhirkan ke dalam Sistem Data Pemilih (Sidalih).

Proses tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan teknis dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dari proses verifikasi tersebut, terdapat 311 pemilih yang harus ditindaklanjuti melalui pencocokan dan penelitian langsung ke lapangan.

Data tersebut antara lain berkaitan dengan pemilih yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah, pemilih potensial berusia di atas 80 tahun, serta pemilih yang pindah ke luar negeri.

Data-data tersebut tidak cukup hanya diperiksa di atas meja. KPU Kampar memilih turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah data tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi faktual.

Lima Tim Turun ke Lapangan

Aprizal mengatakan KPU Kampar telah membentuk lima tim yang disesuaikan dengan jumlah komisioner untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data yang membutuhkan validasi lebih lanjut.

Langkah tersebut, kata dia, merupakan bentuk kehati-hatian KPU dalam menjaga kualitas daftar pemilih sekaligus memastikan tidak ada hak politik masyarakat yang terabaikan.

“Kami sudah membentuk tim sebanyak jumlah komisioner, yakni lima tim, untuk bertugas melakukan pencocokan dan penelitian ke lapangan guna memastikan beberapa data yang perlu mendapatkan validasi. Ini kita lakukan sebagai bentuk kehati-hatian kita dalam menjaga hak pilih,” pungkasnya.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada akhirnya bukan sekadar persoalan angka. Di balik setiap nama yang tercantum dalam daftar pemilih, terdapat hak konstitusional seorang warga negara untuk menentukan masa depan daerah dan bangsa melalui bilik suara.

Karena itu, semakin cepat data diperbaiki, semakin kecil pula potensi persoalan daftar pemilih ketika tahapan pemilu kembali bergulir.

KPU Kampar memilih bekerja sebelum masalah datang—bukan menunggu Pemilu tiba baru sibuk mencari siapa yang berhak memilih.