Penegasan itu disampaikan Ahmad Yuzar saat menjadi pembina Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional di Lapangan Kantor Bupati Kampar, Bangkinang, Senin (21/9/2026).

Bukan hanya memberikan arahan dari atas podium, Bupati bahkan turun langsung melakukan absensi terhadap ASN dan PPPK yang mengikuti apel.

Langkah tersebut menjadi sinyal tegas bahwa kehadiran aparatur dalam apel bukan sekadar formalitas. Ada kewajiban yang harus dipenuhi dan ada konsekuensi bagi mereka yang mengabaikannya.

Upacara tersebut dihadiri Forkopimda Kabupaten Kampar, kepala OPD, pejabat administrator dan pengawas, serta ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Ahmad Yuzar menegaskan, disiplin aparatur merupakan salah satu fondasi penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif. Menurutnya, program pembangunan tidak akan berjalan optimal apabila aparatur yang menjadi pelaksana pemerintahan tidak memiliki kedisiplinan.

“Disiplin tetap menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kampar. Tanpa disiplin, kita tidak akan dapat mencapai cita-cita pembangunan, khususnya dalam menjalankan program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kampar,” tegasnya.

Tak Ikut Apel, Ada Konsekuensi

Bupati juga mengingatkan ASN dan PPPK agar tidak mengabaikan kewajiban mengikuti apel tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konsekuensinya pun ditegaskan secara terbuka. Aparatur yang tidak mengikuti apel dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk berdampak terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Bagi yang tidak apel, tentu ada konsekuensinya. TPP akan dipotong sesuai ketentuan yang berlaku. Ini bukan semata-mata soal pemotongan, tetapi bagaimana kita membangun disiplin dan rasa tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah,” tegas Ahmad Yuzar.

Menurutnya, penegakan disiplin bukan semata-mata bertujuan memberikan hukuman. Lebih jauh, kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun budaya kerja aparatur yang bertanggung jawab.

Sebab, kata Ahmad Yuzar, kedisiplinan ASN dan PPPK memiliki hubungan langsung dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Bagaimana kita dapat melayani masyarakat dengan baik jika disiplin tidak kita pegang teguh. Karena itu, saya minta seluruh ASN dan PPPK untuk menjadikan disiplin sebagai budaya kerja, hadir tepat waktu, mengikuti apel dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Bukan Sekadar Apel

Bupati Kampar menegaskan disiplin tidak boleh berhenti ketika apel selesai. Kedisiplinan harus tercermin dalam seluruh aktivitas aparatur, mulai dari kehadiran, ketepatan waktu hingga pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap penegakan disiplin dapat mendorong lahirnya aparatur yang profesional, bertanggung jawab dan memiliki orientasi kuat terhadap pelayanan publik.

Dengan demikian, apel bukan hanya soal berdiri berbaris di lapangan. Di balik absensi itu ada pesan yang lebih besar: setiap aparatur memiliki kewajiban, dan setiap kewajiban memiliki konsekuensi.

Pemkab Kampar berharap penguatan disiplin tersebut pada akhirnya mampu mendukung pelaksanaan pemerintahan dan program pembangunan daerah agar berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Upacara HAORNAS ke-43 tersebut digelar di Lapangan Pelajar Bangkinang, Rabu (9/9/2026), dengan Bupati Ahmad Yuzar bertindak sebagai pembina upacara. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, S.H.I., jajaran Forkopimda, Ketua KONI Kabupaten Kampar Drs. M. Yasir, M.Si., para staf ahli, asisten, ASN, pelajar, organisasi kepemudaan serta masyarakat.

Momentum HAORNAS tahun ini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Bagi Pemkab Kampar, peringatan tersebut menjadi pengingat bahwa olahraga memiliki peran besar dalam membangun masyarakat yang sehat, tangguh dan berkarakter.

Dalam amanatnya, Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa olahraga tidak hanya berbicara tentang pertandingan dan kemenangan. Lebih dari itu, olahraga merupakan sarana untuk mempererat persatuan, meningkatkan kebugaran sekaligus membentuk karakter masyarakat.

“Tidak hanya sebagai sarana kompetisi, olahraga adalah media pemersatu bangsa, alat peningkatan kebugaran, serta pilar dalam membentuk karakter masyarakat yang sehat jasmani dan rohani,” ujar Ahmad Yuzar.

Mengusung tema “Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar”, HAORNAS ke-43 menjadi momentum untuk mendorong olahraga agar tidak hanya tumbuh di arena pertandingan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Menurut Ahmad Yuzar, semangat tersebut harus dimulai dari lingkungan paling dekat, yakni keluarga, sekolah hingga tempat kerja. Masyarakat dari berbagai kelompok usia dan latar belakang juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak dan berolahraga.

Tema tersebut sekaligus diarahkan untuk mendorong peningkatan prestasi olahraga, membangun industri olahraga yang berkelanjutan, serta menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat.

Namun, ada satu momen yang menjadi perhatian khusus dalam upacara tersebut.

Di hadapan para peserta upacara, Bupati Ahmad Yuzar secara langsung menyerahkan piagam penghargaan kepada wasit, atlet dan pelatih berprestasi Kabupaten Kampar.

Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah atas dedikasi dan perjuangan insan olahraga yang telah mengharumkan nama Kampar melalui berbagai prestasi.

Bagi atlet, kemenangan di arena pertandingan mungkin hanya terlihat dalam hitungan menit. Namun di baliknya terdapat latihan panjang, disiplin, pengorbanan dan perjuangan yang tidak selalu terlihat.

Begitu pula dengan pelatih dan wasit yang menjadi bagian penting dalam perjalanan prestasi olahraga. Karena itu, penghargaan yang diberikan pada momentum HAORNAS bukan sekadar piagam, melainkan bentuk penghormatan terhadap mereka yang telah memberikan waktu, tenaga dan kemampuan untuk kemajuan olahraga Kampar.

Pemerintah Kabupaten Kampar berharap semangat HAORNAS ke-43 dapat menjadi pemantik lahirnya lebih banyak atlet berprestasi sekaligus mendorong masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai kebutuhan, bukan sekadar kegiatan sesekali.

Dari Lapangan Pelajar Bangkinang, pesan HAORNAS tahun ini pun menjadi jelas: masyarakat yang aktif bergerak adalah fondasi menuju Kampar yang lebih sehat, bugar dan berprestasi.***

Hal itu ditegaskan Ahmad Yuzar saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 Bulan Agustus di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Selasa (8/9/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretariat Daerah, kepala OPD, camat, serta kepala bagian di lingkungan Pemkab Kampar.

Dalam arahannya, Ahmad Yuzar menegaskan bahwa evaluasi bukan sekadar melihat angka realisasi, tetapi menjadi momentum untuk memastikan seluruh program yang telah direncanakan benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita harus melihat secara jelas apa yang sudah tercapai, apa yang masih tertinggal, serta apa kendala yang dihadapi di lapangan,” tegasnya.

Memasuki akhir Triwulan III, Bupati meminta seluruh OPD tidak lagi bekerja dengan ritme biasa. Program dan kegiatan yang masih berjalan harus segera dipercepat, dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, kualitas pekerjaan, serta ketepatan sasaran.

Menurutnya, waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas. Karena itu, setiap perangkat daerah harus mampu membaca posisi realisasinya masing-masing dan segera mengambil langkah apabila ditemukan adanya keterlambatan.

“Jangan sampai kendala yang sebenarnya bisa diselesaikan justru dibiarkan berlarut-larut hingga menghambat target pembangunan,” ujarnya.

Tak hanya soal pelaksanaan kegiatan, Ahmad Yuzar juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan kedisiplinan administrasi. Kepala OPD dan camat diminta aktif melakukan pengawasan serta memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Ia menekankan, percepatan bukan berarti mengabaikan aturan. Setiap kegiatan tetap harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Koordinasi harus diperkuat. Kalau ada persoalan, segera komunikasikan dan cari solusinya. Jangan menunggu sampai persoalan tersebut menjadi lebih besar,” pesan Ahmad Yuzar.

Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi titik penguatan bagi seluruh jajaran Pemkab Kampar untuk mengejar target pembangunan hingga akhir tahun anggaran. Dengan waktu yang semakin terbatas, setiap OPD dituntut bekerja lebih cepat, tepat dan terukur agar program yang telah dianggarkan dapat terealisasi secara optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.***

Bupati Kampar Ahmad Yuzar, bersama Wakil Bupati Kampar Misharti, mendatangi lokasi titik api, Senin (24/8/2026). Keduanya tidak sekadar meninjau, tetapi ikut mengawal langsung upaya pemadaman dan penanganan Karhutla agar tidak menjalar ke wilayah permukiman warga.

Mengenakan seragam BPBD, Bupati Ahmad Yuzar bersama Wabup Misharti terlihat berada di tengah kepungan asap dan area gambut yang masih menyimpan titik-titik panas. Keduanya berkoordinasi langsung dengan komandan lapangan dari unsur TNI dan Polri untuk memastikan langkah pemadaman berjalan cepat dan tepat.

Di lokasi, jajaran Pemkab Kampar, BPBD, Tagana, TNI, Polri, Damkar hingga aparat desa bersatu menghadapi kobaran api. Medan gambut yang sulit ditaklukkan membuat proses pemadaman tidak cukup hanya dengan memadamkan api yang terlihat. Pendinginan dan pembasahan lahan menjadi bagian penting untuk mencegah api kembali menyala dari bawah permukaan.

Ahmad Yuzar menegaskan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan kecepatan sekaligus kekuatan bersama. Menurutnya, api harus segera dilokalisasi sebelum bergerak semakin luas dan mendekati kawasan yang dihuni masyarakat.

“Sinergitas antara Pemkab Kampar, TNI, Polri, serta seluruh unsur relawan dan masyarakat sangat krusial dalam menghadapi ancaman Karhutla ini. Kita harus bergerak cepat, responsif, dan memastikan penanganan serta pemadaman hingga pembasahan (cooler down) lahan gambut berjalan efektif,” tegas Ahmad Yuzar di lokasi.

Kehadiran langsung pimpinan daerah di tengah operasi pemadaman menjadi bentuk keseriusan Pemkab Kampar menghadapi ancaman Karhutla, terutama di tengah kondisi lahan gambut yang memiliki potensi api kembali muncul meski kobaran di permukaan telah berhasil dipadamkan.

Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, juga mengingatkan masyarakat agar tidak lengah. Ia mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga lingkungan, terutama dengan tidak membuka maupun membersihkan lahan menggunakan cara pembakaran.

“Jangan sampai kelalaian kecil berubah menjadi bencana besar. Mari kita jaga lingkungan dan jangan membuka lahan dengan cara membakar,” imbau Misharti.

Sementara itu, perjuangan melawan api masih berlangsung. Tim gabungan BPBD Kampar, TNI, Polri, Damkar dan aparat desa terus berjibaku melakukan pemadaman sekaligus melokalisasi kawasan yang terbakar.

Di bawah kepungan asap dan panasnya lahan gambut, petugas terus bergerak memastikan api benar-benar padam. Sebab, di medan gambut, ancaman tidak selalu terlihat dari kobaran api di permukaan—bara dapat bertahan di bawah tanah dan sewaktu-waktu kembali menyala.

Pertempuran melawan Karhutla di Rimbo Panjang pun belum berakhir. Selama masih ada titik panas, perjuangan belum boleh dihentikan.(red)

Ketua Satgas MBG Kabupaten Kampar yang juga Wakil Bupati Kampar, Hj. Misharti, turun langsung meninjau kondisi para siswa yang mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan, Rabu (19/8/2026) kemarin.

Tak hanya mengecek kondisi siswa, Misharti bersama Dinas Kesehatan dan BPOM juga mengambil sampel makanan untuk pemeriksaan serta meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan MBG.

“Dari Satgas sudah mengambil sampel. Saya juga membawa BPOM dan Kepala Dinas Kesehatan. Kami meninjau korban di Puskesmas Tapung, Puskesmas Suram, yang ada di Tandun, sekaligus melihat SPPG dan dapurnya,” ujar Misharti.

Misharti menegaskan, pemerintah daerah menyesalkan kejadian tersebut. Namun, menurutnya, prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh siswa yang mengalami keluhan mendapat penanganan medis.

“Kami dari pemerintah tentu sangat menyesalkan kejadian ini. Tetapi yang paling utama, anak-anak kita yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik,” tegasnya.

Lebih dari 80 Siswa Terdampak

Misharti menyebut sekitar 45 orang sebelumnya sempat mendapatkan perawatan dan telah diperbolehkan pulang. Namun, saat peninjauan berlangsung, sekitar 40 orang kembali datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, jumlah siswa yang terdampak sementara diperkirakan lebih dari 80 orang.

Meski demikian, Misharti menegaskan angka tersebut masih sementara karena proses pendataan dan pemantauan terhadap siswa masih berlangsung.

“Diperkirakan seperti itu, tapi detailnya saya belum tahu karena kita tidak tahu berapa lagi yang mungkin mengalami keluhan. Yang pertama, saya harus yakin mereka mendapatkan pelayanan dari Puskesmas karena mereka adalah anak bangsa kita,” katanya.

SPPG Diminta Hentikan Operasional Sementara

Langkah tegas juga diambil terhadap SPPG yang memasok makanan MBG kepada para siswa.

Misharti mengatakan SPPG tersebut diminta menghentikan sementara operasionalnya atau di-suspend hingga hasil pemeriksaan keluar dan ada keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“SPPG itu harus di-suspend. Diberhentikan dulu sampai hasil BGN menentukan,” tegas Misharti.

Menurutnya, kewenangan terkait status SPPG berada pada BGN. Sementara pemerintah daerah bertugas memastikan pelaksanaan program MBG di wilayahnya berjalan sesuai standar operasional prosedur.

Ia menegaskan, program MBG harus dilaksanakan dengan standar keamanan dan kualitas yang ketat karena menyangkut kesehatan anak-anak sekolah.

“Pak Presiden menginginkan agar SPPG betul-betul melaksanakan kegiatan sesuai standar operasional prosedurnya,” pungkasnya.

Kini, perhatian tertuju pada hasil pemeriksaan sampel makanan dan evaluasi SPPG. Hasil tersebut diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa SMKN 1 Tapung Hulu sekaligus menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. (red)

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, S.HI., MM, dan unsur pimpinan lainnya.

Bupati Ahmad Yuzar mengatakan kesepakatan KUA-PPAS 2027 merupakan tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027 sekaligus menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.

“KUA dan PPAS yang telah disepakati ini menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Kami berharap program yang direncanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Ahmad Yuzar.

Usai penandatanganan, rapat dilanjutkan dengan penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Menurut Bupati, perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah pusat, capaian pendapatan daerah serta kebutuhan prioritas pembangunan.

Ia berharap pembahasan perubahan KUA-PPAS 2026 berjalan efektif melalui sinergi eksekutif dan legislatif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif dan tepat sasaran.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kampar atas sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan lancar sebagai bagian dari komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Kampar dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan serta pembangunan yang maju dan berkelanjutan.