Di tengah penyampaian pandangan umum fraksi, Fraksi Demokrat melontarkan kritik tajam terkait komunikasi antara DPRD dan sejumlah unsur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Yang membuat suasana semakin menarik, kritik tersebut disampaikan anggota Fraksi Demokrat, Joni Piter Suplus, melalui sebuah pantun yang secara terang menyebut Bupati dan jajaran pemerintah daerah.

“Bunga melati mekar berseri, dipetik pria buat si buah hati. Bupati jago slogan Kampar di hati, tapi sayang Sekda dan Plt Sekwan-nya susah untuk berkomunikasi,” ujar Joni.

Pantun tersebut menjadi penutup penyampaian pandangan Fraksi Demokrat sekaligus menyoroti persoalan yang menurut Joni perlu mendapat perhatian dalam hubungan kerja antara lembaga legislatif dan eksekutif.

“Kami Bukan Minta Pokir”

Joni menegaskan, DPRD merupakan representasi masyarakat. Berbagai persoalan dan keluhan yang diterima anggota dewan dari masyarakat, menurutnya, membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah agar dapat dicarikan jalan keluar.

Ia menekankan, komunikasi yang dimaksud bukan berkaitan dengan kepentingan pribadi anggota DPRD ataupun permintaan proyek maupun pokok-pokok pikiran (pokir).

“Kami ini bagian dari wakil rakyat. Jadi keluh-kesah rakyat itu tentu disampaikan melalui kami. Untuk mengoordinasikan, kami butuh petunjuk, butuh arahan, dan butuh SOP dari Pemda seperti apa,” kata Joni.

Menurutnya, persoalan muncul ketika komunikasi dengan sejumlah pejabat Pemkab Kampar tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Joni mengaku pernah mengalami kondisi ketika telepon yang dilayangkan tidak diangkat, sementara pesan melalui WhatsApp juga tidak segera mendapatkan respons.

“Kami ingin ketika ada masyarakat menghadapi masalah, kami ingin koordinasi, masalah ini seperti apa, solusinya bagaimana. Bukan kepentingan pribadi, bukan minta pokir, minta duit, bukan,” tegasnya.

Sekwan Juga Disorot

Sorotan Joni tidak hanya diarahkan kepada jajaran Pemkab Kampar. Ia juga menyinggung keberadaan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar yang menurutnya baru menjalankan tugas sekitar satu minggu.

Menurut Joni, persoalan komunikasi juga dirasakan ketika DPRD membutuhkan koordinasi terkait berbagai persoalan di lingkungan lembaga legislatif.

Karena itu, ia memilih menyampaikan persoalan tersebut secara terbuka dalam forum paripurna agar menjadi perhatian bersama.

Bagi Joni, komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah bukan sekadar persoalan hubungan antarpejabat. Lebih jauh, komunikasi diperlukan agar persoalan masyarakat yang disampaikan melalui DPRD dapat segera dikoordinasikan dan mendapatkan solusi.

Bupati Dinilai Masih Responsif

Meski mengkritik komunikasi dengan sejumlah pejabat, Joni memberikan penilaian berbeda terhadap komunikasi dengan Bupati Kampar Ahmad Yuzar.

Ia mengatakan, meski terkadang telepon atau pesan WhatsApp tidak langsung direspons, Bupati masih memberikan balasan dalam waktu yang menurutnya relatif cepat.

“Kalau untuk Bupatinya, selama ini ketika saya WA atau telepon tidak diangkat, tetapi dua jam, tiga jam paling lama pasti dia balas WA saya. Dan hari ini, perwakilannya tidak seperti bupatinya,” ujarnya.

Joni kemudian menegaskan bahwa inti persoalan yang disampaikannya sebenarnya sederhana: komunikasi harus dibuka dan diperkuat.

“Intinya permasalahan itu tidak ada yang rumit. Yang penting, saya sudah dua kali, tiga kali menyampaikan. Saya ingin mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, jalin komunikasi. Ketika komunikasi terjalin dengan baik, tentu ada solusi,” pungkasnya.

Kritik tersebut muncul dalam tahapan pembahasan Perubahan APBD 2026, ketika DPRD menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan anggaran.

Sebelumnya, dalam pembahasan APBD Kampar, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan anggaran dapat merespons kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, di balik pembahasan angka dan program dalam Perubahan APBD 2026, pesan dari ruang paripurna kali ini cukup jelas: komunikasi antara DPRD dan Pemkab menjadi salah satu pekerjaan rumah yang ikut menentukan seberapa cepat aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi solusi.

Bagi Agus, pergantian kepemimpinan bukan berarti memulai semuanya dari nol. Fondasi organisasi yang telah dibangun para senior, termasuk di era kepemimpinan Repol, menjadi pijakan untuk membawa Partai Golkar Kampar melangkah lebih jauh.

Agus menyampaikan apresiasi kepada para senior yang selama ini telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membangun serta membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Kampar.

Menurutnya, kepemimpinan Repol telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan organisasi, sehingga kerja-kerja tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran bagi kepengurusan baru.

“Kita tentu berkaca kepada senior-senior. Mereka sudah bekerja sangat baik dan peningkatannya luar biasa. Kami akan tetap belajar kepada para senior, salah satunya Bang Repol,” ujar Agus.

Ia menilai loyalitas, waktu, tenaga dan pikiran yang selama ini diberikan Repol untuk Partai Golkar merupakan bagian penting dari perjalanan organisasi yang harus dihargai dan dilanjutkan.

Namun, Agus juga menegaskan kepengurusan baru tidak ingin hanya mempertahankan apa yang sudah berjalan. Ada target untuk meningkatkan konsolidasi dan memperluas keberadaan partai hingga ke tingkat desa.

“Kita ingin meningkatkan lagi lebih dari yang sudah dilakukan. Harapan Bang Repol juga bagaimana konsolidasi ditingkatkan sampai ke desa, mendekati masyarakat dan membuat program yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat,” katanya.

Target Besarkan Golkar hingga Akar Rumput

Agus menyebut pekerjaan utama setelah Musda adalah memperkuat kembali mesin organisasi. Seluruh kader, menurutnya, harus bergerak bersama agar Partai Golkar semakin kuat di Kabupaten Kampar.

Ia ingin kepengurusan baru tidak hanya sibuk dengan persoalan internal partai, tetapi juga hadir di tengah masyarakat melalui program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka.

“Yang pertama tentu membesarkan Partai Golkar lebih besar lagi. Kita harus bekerja sama dengan seluruh kader Golkar untuk membesarkan partai ini supaya berjaya seperti dulu,” ujarnya.

Langkah awal pun telah disiapkan. Pasca-Musda, Agus menyatakan akan segera membentuk tim formatur untuk menyusun struktur kepengurusan baru.

“Dalam satu minggu ini insyaallah kita akan membentuk formatur kepengurusan. Setelah itu baru kita susun program-program kerja ke depan,” jelasnya.

Bukan Wajah Baru di Golkar

Agus Risna Saputra bukan nama baru dalam tubuh Partai Golkar. Perjalanannya di partai berlambang pohon beringin itu dimulai dari proses kaderisasi dan pengalaman berorganisasi di tingkat kecamatan.

Karier politiknya kemudian berlanjut hingga dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang di DPD II Partai Golkar Kabupaten Kampar.

Pengalaman tersebut menjadi modal bagi Agus untuk menjalankan roda organisasi di tingkat kabupaten sekaligus meneruskan estafet kepemimpinan yang kini berada di tangannya.

Sementara terkait dinamika politik internal Partai Golkar serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi politik di DPRD Kabupaten Kampar, Agus memilih tidak berspekulasi.

Ia menegaskan akan menjalani dinamika politik sebagaimana prosesnya berjalan.

“Kalau itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Kita mengalir apa adanya saja,” pungkasnya.

Kini, setelah Musda menetapkan nakhoda baru, perhatian tertuju pada langkah Agus Risna Saputra bersama jajaran pengurus berikutnya. Konsolidasi hingga desa, kedekatan dengan masyarakat dan penguatan kader menjadi pekerjaan besar yang menanti di depan.***